Oleh karena itu, suatu negara berdaulat membutuhkan kehadiran suatu lembaga yang dapat menampung aspirasi rakyat agar tatanan sistem politik dan berjalannya proses demokrasi lebih tertata dengan baik. Suatu lembaga perwakilan rakyat sangatlah dibutuhkan oleh suatu negara. Wakil-wakil rakyat itu dapat dipilih dari rakyat dengan syarat-syarat tertentu. Dengan terciptanya lembaga perwakilan rakyat, maka aspirasi rakyat dapat ditampung dan ditindaklanjuti oleh lembaga tersebut. Sudah menjadi kewajiban wakil rakyat untuk mendengar aspirasi rakyat yang konstituen dan berguna bagi negara ini. Peran wakil rakyat benar-benar penting untuk kelangsungan kehidupan bernegara suatu negara berdaulat.
Pentingnya wakil rakyat dalam suatu negara
Bagaimana sebuah negara tanpa wakil rakyat? Yang akan terjadi jika terdapat negara tanpa wakil rakyat adalah tidak akan ada penyalur aspirasi. Secara logika, jika aspirasi dan pengaduan rakyat tidak disalurkan, maka tidak ada yang dapat memperjuangkan hak-hak rakyat. Dari situ, negara dianggap tidak memperdulikan hak-hak rakyat yang seharusnya sudah ada di sumber tertib hukumnya. Selain itu, pemerintah akan menjadi susah untuk berkomunikasi dengan rakyat sebab tidak ada yang mewakilinya. Pemerintah tidak akan bisa berkomunikasi dengan komunitas masyarakat sebanyak itu. Negara tanpa wakil rakyat juga tidak dapat dibilang negara yang berdemokrasi dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Karena tanpa aspirasi rakyat yang ditampung, maka pemerintahan dijalankan atas dasar kemauan pemuka negara. Dari situ, terlihat bahwa pemerintah negara telah menyalahi prinsip demokrasi itu sendiri. Dengan segala urusan kenegaraan yang ada, tidak mungkin hanya pemimpin negara dapat mengurus semuanya ditambah dengan mendengar dan mempertimbangkan aspirasi rakyat. Negara membutuhkan wakil rakyat yang dengan perannya dapat membantu kerja pemimpin suatu negara.
Wakil rakyat itu dapat ditempatkan dalam suatu dewan parlemen yang bekerja untuk rakyat dan pertanggungjawabannya pun kepada rakyat. Semua negara di dunia ini memiliki wakil rakyat. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita memiliki wakil rakyat berbentuk dewan parlemen yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Para wakil rakyat di dewan inilah yang nantinya akan menampung aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya. Teorinya, kewajiban DPR sebagai wakil rakyat adalah untuk menghimpun aspirasi dan pengaduan rakyat dalam bentuk apapun serta menimbang untuk ditindaklanjuti. DPR jugalah yang memegang kekuasaan legislasi untuk membuat undang-undang. Dari aspirasi rakyat yang didengar oleh DPR dapat menjadi bahan pertimbangan DPR dalam membuat undang-undang.
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia
Berdasarkan UUD 1945 pasal 19 dan UU no 27 tahun 2009 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPR merupakan anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum dan susunannya diatur dengan undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sementara tugas dan wewenang DPR juga telah disebutkan dalam undang-undang tersebut. Untuk menjadi seorang wakil rakyat atau anggota DPR pun telah diatur beserta syarat-syaratnya. Hakikatnya, DPR bertugas atas kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sebagaimana halnya negara tanpa wakil rakyat, Indonesia juga tidak bisa berdiri kokoh tanpa kehadiran DPR. Lembaga negara perwakilan rakyat ini telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan politik Indonesia. DPR juga mengambil bagian penting dalam proses demokrasi yang berjalan di Indonesia. Tanpa DPR, Indonesia tidak akan memiliki sumber dasar hukum yang kuat dan aspirasi rakyat juga tidak akan tersalurkan. Dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia dan wilayah yang berbentuk kepulauan, akan sulit untuk pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat yang banyak ini. Selain itu, sebagai negara demokratis dan pemerintah yang berdaulat, pengaduan mengenai hak-hak rakyat harus didengar agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemerintahan. Selebihnya, karena indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, maka untuk melaksanakannya kita membutuhkan DPR.
DPR telah banyak memberikan banyak sumbangan dalam pemerintahan Indonesia. Negara ini akan kesulitan dan terlihat tumpang tindih tanpa kehadiran DPR sebagai pelengkap tatanan politik Indonesia. Walaupun masih belum sempurna, namun DPR negara ini dapat diandalkan sebagaimana perannya sebagai wakil rakyat. Salah satu bukti pentingnya DPR dalam kehidupan bernegara di Indonesia adalah undang-undang. Sebagaimana dalam UUD 1945, DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan legislatif untuk memegang undang-undang. Tanpa lembaga ini, Indonesia tidak akan mempunyai undang-undang yang kuat. Faktanya, sumber tertib hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tergolong baik di dunia. Dengan jumlah 37 pasal, Negara Kesatuan ini dapat berdiri kokoh sebagai negara bekembang. Sedangkan negara lain, memiliki sumber tertib hukum dengan jumlah pasal mencapai angka ratusan. Sebagai contoh, jumlah pasal dalam undang-undang negara Filipina yaitu sebanyak 340. Malaysia dengan 160 pasal. Indonesia yang notabenenya negara kepulauan yang begitu luas hanya memiliki 37 pasal namun mencakup dan mengikat seluruh penjuru daerah Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini, Undang-Undang merupakan produk DPR bersama presiden dan pemerintah pusat lainnya. Itulah bukti pentingnya DPR sebagai lembaga legislasi Indonesia yang memegang fungsi dalam membuat undang-undang.
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia
Mengenai fungsi DPR, telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 20A dan UU No 27 Tahun 2009 Pasal 69 dan 70. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan oleh Presiden. Serta fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Sementara itu, dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai 3 hak utama selain hak anggota yaitu. Hak interplestasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh konkritnya adalah pada kasus Bank Century. DPR mengambil andil dalam kasus ini dengan menggunakan hak angketnya dalam melakukan penyelidikan terhadap hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum.
Dalam fungsi DPR ini, telah dijelaskan bahwa peran DPR dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat besar. Mulai dari membuat rancangan undang-undang, anggaran, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan undang-undang dan anggaran. Jadi, jika DPR tidak menjalankan perannya dengan baik, maka pemerintahan dan kehidupan politik di Indonesia akan mengalami kekacauan dan tersendat. Mengingat peran DPR dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi sangat penting, maka aspirasi rakyat untuk menyempurnakan serta melengkapi tugas DPR dalam menjalankan fungsinya sangat dibutuhkan. Dalam lembaga parlemen Indonesia yaitu DPR-RI ini sangat ditekankan dengan proses demokrasi yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan prinsip demokrasi, DPR haruslah memenuhi semua poin dari prinsip itu sendiri. DPR mendengar aspirasi rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenangnya adalah bukti dari asas pertama yaitu dari rakyat. Pada prinsip kedua yaitu oleh rakyat, DPR berasal dari rakyat yang dipilih dan diangkat melalui pemilihan umum. Serta yang ketiga, DPR melakukan tugas dan wewenangnya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat merupakan perwujudan dari prinsip ketiga yaitu untuk rakyat.
Dengan peran DPR yang sangat penting dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia, diharapkan untuk bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Karena pada akhirnya, pertanggungjawabannya pun akan menjadi sorotan dari rakyat. DPR harus melaksanakan tugas dan menggunakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah dengan baik. Tugas dan wewenang DPR telah dicantumkan dalam UU tentang Dewan Perwakilan Rakyat yaitu UU No 27 Tahun 2009 Pasal 71, 72, dan 73. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tersebut, tugas dan wewenang DPR yang diberikan pemerintah sangat berat dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dalam sistem politik dan proses demokrasi. Bila DPR tidak melakukan tugasnya dengan baik dan bila DPR menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya, maka tujuan awal pembentukan DPR untuk menyejahterakan masyarakat tidak akan terwujud.
Pada tubuh manusia, politik bagaikan otak yang berperan penting dalam seluruh kegiatan manusia. Politik Indonesia tidak terlepas dari tugas dan fungsinya itu sendiri. Jadi, dalam bidang politik, DPR sebagai salah satu lembaga politik Indonesia, tidak dapat terlepas dalam tugas dan fungsinya yang telah jelas tercantum dalam undang-undang. Indonesia adalah negara yang berdaulat sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan di Indonesia, diperlukan demokrasi yang berjalan baik.
Realita eksistensi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia
Sekarang, banyak yang mempertanyakan eksistensi DPR dan fungsinya apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum. Memang kenyataannya DPR belum dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Mengapa belum? Bila ditinjau dari latar belakangnya, jawabannya yang tepat hanyalah satu. Yaitu kemiskinan moral. Beberapa kasus yang terjadi dan yang sedang hangat-hangatnya menjadi buah bibir masyarakat Indonesia seperti kasus Nazaradun (Mantan Bendahara partai demokrat), kasus pelarian tersangka penyuapan Nunun Nurbaity, kasus penyuapan hakim Syarifudin dan beberapa lainnya pula pada akarnya merupakan masalah pada moralitas. Mentalitas dan spiritualitas yang baik akan membentuk kepribadian yang baik pula. Wakil rakyat bukan hanya mengenai intelektualitas semata. Namun juga diperlukan moral yang tangguh demi mencegah adanya praktek-praktek penyimpangan politik.
Dengan berdasar pada segala kasus dan masalah yang terjadi, Indonesia tergolong miskin dalam hal moralitas. Banyak yang terkuak, tersoroti maupun yang belum diekspos entah itu politik, ekonomi maupun aspek lain yang merupakan fakta nyata kurangnya moral di negara ini. Moral harusnya dijadikan etika berpolitik dan berdemokrasi. Dia menjadi aturan dan pedoman dalam diri masing-masing sehingga melarang diri pribadi untuk hal-hal yang melanggar aturan negaranya. Jika dikaitkan dengan hak dan wewenang, semua lembaga di Indonesia telah diberikan wewenangnya masing-masing, baik itu dalam politik, ekonomi, ataupun aspek lainnya. Seseorang yang bermental baik, tidak akan mencampurkan wewenangnya pada suatu aspek dengan aspek lain. Sebaliknya, seseorang yang miskin akan moralitas, bisa saja menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan kepentingannya. Misalnya, seorang anggota DPR yang memiliki wewenang dalam politik, jika tidak memiliki kekayaan moral, maka bisa saja menyalahgunakannya wewenangnya untuk kepentingan pribadinya.
Jika dilihat, beberapa anggota DPR masih mengalami kemiskinan pada mentalnya. Faktanya, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia membuktikan kurangnya moral yang kuat pada para wakil rakyat kita. Contoh paling sederhana adalah pada saat rapat sesama DPR, perdebatan yang berujung ricuh tak elaknya ricuhnya suporter sepakbola Indonesia. Aksi lempar-lemparan, naik ke atas meja rapat, dan hal hal buruk lainnya. Masalah tersebut dikarenakan kemiskinan pada moral anggota DPR. Masalah moral sebenarnya merupakan masalah dasar dan sangat penting dalam kehidupan politik. Mengapa? Karena jika dalam kehidupan politik kemiskinan moral dapat meninbulkan dorongan untuk melakukan hal yang menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan, apalagi pada pemuka negara atau lembaga negara penting seperti DPR, maka akan berdampak besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal itu juga akan mempengaruhi proses demokrasi yang berjalan. Perlu diketahui bahwa kurangnya moral dalam diri anggota wakil rakyat atau dalam hal ini DPR dapat menjadi kendala dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.
Dengan satu atau beberapa kasus yang dibuat oleh DPR, atau hanya beberapa anggota yang melakukannya, dapat menanamkan sugesti pada masyarakat bahwa DPR dapat membuat kehidupan politik tidak berjalan dengan lancar. Jika kita mengingat kembali ke masa pra reformasi dan reformasi, DPR pada masa itu begitu berbeda dengan sekarang. Yang berbeda adalah sikap mereka pada saat rapat, melakukan perdebatan, melakukan study tour, dan lain-lain. Mengapa DPR pra dan pasca reformasi begitu berbeda? Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah penyebabnya? Apakah sistem pemerintahannya yang salah? Atau kurang adanya ketegasan pada pemimpin negara? Ataukah kelemahannya ada pada hukum yang sudah tidak ketat seperti saat reformasi? Jika kita kritisi masalah ini, semua kesalahan kembali kepada DPR itu sendiri. Jika hukum yang lemah dan tidak ketat, maka merekalah yang akan disalahkan sebab yang memegang kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang adalah DPR itu sendiri. Namun, perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dapat menggunakan pers untuk menggugat DPR jika salah dalam menjalankan tugasnya. Dalam membuat undang-undang. DPR harus benar-benar hati-hati dan penuh pertimbangan dalam pembuatannya karena jika tidak pertanggungjawabannya pada pers dan rakyat. Jadi, kelemahan DPR pasca reformasi bukan berada pada hukum, sistem pemerintahan, atau pemimpin negara. Namun, semua itu kembali pada kemiskinan moral yang dialami anggota DPR.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya dengan ulah beberapa anggota saja, dapat mengundang pemikiran negatif pada rakyat terhadap DPR. Maksudnya adalah dari 560 anggota DPR berdasarkan aturan undang-undang, hanya sekitar 20% diantaranya sajalah yang membuat ulah dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPR. Sedangkan 80% sisanya, memiliki andil yang besar dalam upaya menyejahterakan rakyat. 20% dari anggota DPR yang dimaksud itu, hanyalah melakukan tugasnya menggunakan intelektual yang dimiliki. Dengan kurangnya pertimbangan bahwa intelektual dapat mendorong kepada penyalahgunaan. Sedangkan 80% anggota DPR yang lain, menggunakan intelektual dan kekayaan moralnya. Logikanya, walaupun hukum yang memberikan kebebasan untuk melakukan pelanggaran, seorang yang bermental baik pasti tidak akan melakukannya. Apalagi dengan hukum yang tegas.
Dengan banyaknya kasus politik di Indonesia, wakil rakyat seperti apakah yang dibutuhkan oleh sistem demokrasi dan politik Indonesia? Jawabannya adalah agar dapat menangani masyarakat sebanyak ini, Indonesia membutuhkan wakil rakyat yang mempunyai 2 keunggulan. Yaitu dalam intelektual dan moral. Dengan adanya kekayaan moral dan intelektual dalam diri masing-masing anggota DPR, bayangkanlah DPR yang akan terbentuk akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan kesejahteraan masyarakatpun akan terjamin.
Untuk mewujudkan hal itu, yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dari masing-masing anggota untuk segera melakukan pembenahan. Bukan pada gedungnya, namun pada diri masing-masing. Pribadi yang melakukan evaluasi dalam dirinya adalah anggota DPR yang diinginkan masyarakat. Menjadi berguna dalam pada upaya menyejahterakan masyarakat haruslah tertanam dalam motivasi masing-masing anggota.
Apabila sudah terwujudnya lembaga DPR-RI yang berkualitas dengan moral dan intelektual yang kaya, maka Indonesia siap untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berhak dan bisa menjadi negara yang maju. Untuk menjadi lebih baik, tidak usah menunggu adanya sesuatu yang lebih. Untuk menjadi lebih berguna bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun bagaimanapun kondisinya. Namun, contoh konkrit dalam membangun Indonesia menjadi negara maju yaitu, perencanaan bisa dibuat mulai sekarang dan realisasinya akan dilaksanakan pada tahun 2014 dimana akan terjadi rekonsiliasi besar-besaran untuk mewujudkan pembangunan lebih baik negari Indonesia ini. DPR pun dapat mengambil andil dalam hal tersebut. Karena DPR diberikan hak untuk menyatakan pendapat, walaupun hanya berupa usulan dapat membawa Indonesia kepada negara maju yang menjadi idaman. Contoh partisipasi yang dapat dilakukan DPR adalah dengan mengikuti konferensi tingakat internasional atau dunia, membuat sumbangan berupa apapun kepada dunia dengan cara DPR sendiri. Dengan itu, keadaan semua aspek di Indonesia akan segera membaik berkat eksistensi dan peran DPR-RI.
No comments:
Post a Comment